Pemerintah memproyeksikan konsumsi BBM bersubsidi tahun 2012 akan mencapai 43,7 juta kiloliter. Pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ditargetkan jumlahnya turun hingga 40 juta kiloliter. Menurut BPH Migas, dari empat bulan pertama penyaluran BBM bersubsidi di tahun 2011 saja kebocoran mencapai 10-15 persen. Lebih dari pada itu, masalah ternyata bukan terletak pada kuota subsidi BBM semata, pasalnya, pendistribusian subsidi BBM ini salah sasaran, karena penikmat subsidi BBM mayoritas bukan orang yang berhak mendapatkan subsidi BBM (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia,2010).

Sampai September 2011 telah terjadi sebanyak 162 pelanggaran penggunaan BBM subsidi. Walau demikian, angka ini disinyalir telah menurun dari sebelumnya mencapai 500 kasus (Kepala BPH Migas,2011). Dengan banyaknya kasus yang terjadi ini, pemerintah harus tegas merumuskan  aturan penggunaan BBM subsidi di lapangan.Upaya pendistribusian subsidi BBM yang tidak tepat sasaran ini, haruslah ditangani melalui regulasi sistem yang jelas, sehingga realisasi dan pembatasan kuota tersebut dapat dioptimalkan. Kemudahan dalam mengakses pembelian premium di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakan Umum  (SPBU)  memungkinkan konsumen tak layak subsidi dapat membeli dengan mudah.  Sebenarnya hal ini dapat diatasi  jika Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) menerapkan mekanisme penjualan BBM bersubsidi seperti premium secara proporsional. Oleh karena itu diperlukan jalur khusus penjualan premium (Separate Premium Locket)  yang hanya dapat dilalui oleh konsumen layak subsidi.

download paper Separate Premium Locket